Sidang Lanjutan Protap

Medan, Tim Kuasa Hukum terdakwa Erwin Lubis dari OC Sinaga & Partners dalam eksepsinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya itu batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP. Karena pasal 146 jo Pasal 55 ayat (1), pasal 170 ayat (1) dan pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHAP dalam dakwaan JPU menguraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap adanya perpaduan unsur-unsur delik dengan uraian perbuatan materil yang dilakukan terdakwa.
Dengan demikian, terdakwa Erwin Lubis (46) dimohonkan agar dibebaskan dari segala dakwaan JPU. Untuk menguatkan permohonan itu kuasa hukum terdakwa juga menguraikan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung untuk membatalkan dakwaan JPU yang kabur.
Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang terdakwa aksi demo Protap di DPRDSU yang dilaksanakan di ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/6). Sidang lanjutan itu dipimpin Majelis Hakim diketuai I Gde Ngurah Adriana SH dan anggota Rumintang SH dan Catur Irianto, SH dengan JPU Oktresia MS, SH. Sedangkan Kuasa Hukum yang mendampingi terdakwa adalah Riky Poltak Sihombing SH dan Saut M Purba SH dari tim OC Sinaga & Partners.
Dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU yang dibacakan kuasa hukum ada empat point yakni 1. Bahwa JPU dalam surat dakwaannya menguraikan waktu tindak pidana yang dilakukan terdakwa didasarkan pada perkiraan belaka yakni “sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB” dilaksanakan sidang pertama yaitu…dst. Dimana terdakwa Erwin Lubis alias Erwin pada saat itu melintas di depan DPRD Sumut dan melihat ada…dst.
Bahwa JPU tidak menguraikan dengan jelas jam (tempus delicti) sebenarnya/tepatnya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga dengan demikian JPU tidak dapat menentukan secara pasti jam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Bahwa oleh karena itu terbukti surat dakwaan JPU itu kabur (obscuur libell),
Point 2, bahwa perumusan unsur-unsur tindak pidana JPU dalam surat dakwaannya tidak menguraikan dengan jelas mengenai tindak pidana perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa, dimana terdakwa pada saat kejadian berada di luar gedung DPRD Sumut sehingga dengan demikian JPU telah mengaburkan fakta perbuatan terdakwa.
Point 3, bahwa dalam dakwaan JPU tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai cara terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang inventaris gedung DPRDSU, serta JPU tidak merinci inventaris apa saja yang telah dirusak oleh terdakwa dan kerugian materil akibat barang-barang yang dirusak terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
Point 4, bahwa selanjutnya JPU juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap, siapa sebenarnya yang merasa tidak senang akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak menguraikan bagaimana cara yang dilakukan terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.
Selanjutnya kuasa hukum terdakwa Riky Sihombing SH dan Saut Purba SH dalam eksepsinya juga menyampaikan kepada majelis hakim sebagai pertimbangan yakni adanya kutipan Putusan Mahkamah Agung yang didalam pertimbangan hukumnya tentang Surat Dakwaan dibatalkan atau kabur antara lain, Putusan MA RI No 20/K/Kr/1972 tanggal 14 Mei 1973 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “dikarenakan surat dakwaan dianggap tidak jelas (obscuur libell) maka surat dakwaan dibatalkan”.
Kemudian putusan MA RI No 1104/K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “suatu tuduhan yang hanya mengemukakan rumusan tindak pidana pasal 378 KUHP tanpa mengemukakan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menipu dianggap obscuur libell maka harus dibatalkan”.
Usai pembacaan eksepsi itu Hakim Ketua I Gde Ngurah Adriana memberi kesempatan kepada JPU untuk menanggapi. JPU Oktheresia pun menyatakan akan membacakan tanggapannya atas eksepsi kuasa hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni mendatang.
Menurut tim kuasa hukum Erwin Lubis, OC Sinaga SH kliennya yang pekerjaannya pemulung mengaku saat melintas melihat ada keramaian pada 3 Februari sehingga memasuki halaman DPRDSU untuk melihat apa yang terjadi. “Erwin juga tidak masuk ke dalam gedung dewan, tapi akhirnya dia didakwa ikut melakukan pengrusakan, melakukan perbuatan tidak senang dan membubarkan sidang. Berarti kalau dia dihukum, pemerintah harus merubah UU untuk melarang rakyat memasuki halaman gedung DPRD”, kata OC Sinaga.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: